pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah

16. Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan:. 11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang9. a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN. Jumlah variabel dan indikator tiap jenjang akuntabilitas disajikan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya. daerah tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. . Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul. 9. Kewenangan KDH selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran: 01. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penga wasan keuangan Daerah. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (vide pasal 6 ayat (2) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 12. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan. 3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan. 13 Tentang 2006 (revisi NO. (2) Kepala Desa selaku PKPKD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur melimpahkan kekuasaannya kepada : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai. Download Now. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepalaPengelolaan Keuangan Daerah. Download Now. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada alenia diatas mempunyai kewenangan: menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 10. Sekretaris Daerah selaku koordinator. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan dasar bagi. (2) Kepala PPKD. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD). Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Walikota. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pengguna Anggaran (PA); 5. 33. f. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan. 9. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 8. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah. d. 14. 1. 9. 2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah. daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 12. 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Keuangan daerah disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan. 20. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang. 11. Berdasarkan Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua. 9. kewenangan masing-masing pengelola keuangan daerah dan jenis kewenangannya dapat dijelaskan dibawah ini. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. lepas dari peran dan tanggungjawab eksekutif dalam hal ini terutama adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 10. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja PengelolaKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 13. 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kapala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jawab: Pengelolaan Umum Dalam hal ini Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan darah. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah aaalah Bupat, yang kaiena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan kese!uruhan pengelolaan. Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Permendagri No. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah. 20. pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah. 11. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 23. Pejabat Pengelola. 4. 12. Sunar Shun Shun Follow. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah. Pasal 4 Bupati selaku pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. PERUBAHAN TERHADAP BAB I I TENTANG KEKUASAAN. Pasal 5 ayat: Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam. (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jabatan sekretaris daerah selaku KPKD adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan jabatan sekretaris daerah sebagai ketua TAPD adalah tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut: (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Tanggal: 14 Januari 2004. 9. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN. 11. 2. 10. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi. 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah terdiri dari : 1) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, 2) Sekretaris. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. 9 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah. 11. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat 2 mempunyai kewenangan: a. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. A. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. menetapkan. (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c : a. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) Kepala Desa adalah PKPKDdan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Daerah adalah Kabupaten Batang; 2. Berdasarkan Undang-Undang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 23. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adlah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. , M. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. negara. Pemerintahan. 5. bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (vide pasal 6 ayat (2) huruf e UU Nomor. Pengelolaan Khusus Dalam hal ini adalah bendahara umum daerah yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempcrtanggungjawabkan kepada. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerahKepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri. 13. dengan peraturan daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas12. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 14. 5. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBD dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja,. . Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 9.